Indonesia: Cover Boy Pluralisme?

By Dioputra Ilham | 01 Sep 2017
Issue of the Month | 0 Responses | 665 Views

Oleh: Ramadinan Saptara / Editor: Rizkina Aliya/ Translator: Alif Suhada Nibra   

 

Proses persidangan dan putusan hakim yang menjatuhkan pidana pada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok, terhadap tuduhan menista agama dapat­ dilihat sebagai suatu penurunan sikap moderasi yang selama ini dibanggakan oleh Indonesia. Di usia tujuh puluh dua tahun , saat ini Indonesia berada di titik terendahnya dalam  permasalahan ketidakharmonisan sosial yang timbul dari keberagaman suku serta agama . Sesungguhnya konflik yang timbul dapat dikatakan  sangat bertolak belakang dengan identitas asli masyarakat Indonesia yang dikenal memiliki tenggang rasa yang tinggi dalam menghadapi kondisi bangsanya yang plural.

Rasa toleransi yang tinggi tersebut adalah salah satu dari kebanggaan rakyat Indonesia. Bagaimana tidak? Indonesia telah memimpin dalam peleburan antara agama, tradisi serta adat istiadat. Indonesia telah berhasil mengejawantahkan “berbeda – beda tetapi tetap satu jiwa”, namun, dengan terjadinya berbagai peristiwa yang diakibatkan bangkitnya isu-isu identitas, slogan Bhineka Tunggal Ika pun berada di ujung tebing.

Sebelum putusan hakim dibacakan terhadap kasus Ahok, negara ini dalam keadaan mengalami regresi toleransi secara bertahap yang meningkatkan permusuhan antara komunitas agama dan etnis. Pada tahun 2015, di provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam, terjadi pembakaran terhadap beberapa gereja dan bentrokan dengan kelompok Islam radikal yang mengakibatkan 8000 orang penduduk beragama Kristen terlantar. Jika ditengok ke timur Indonesia, tidak berselang lama sebelum kasus pembakaran gereja di Aceh, sebuah masjid di wilayah Papua yang mayoritas penduduknya beragama Kristen hangus terbakar.

Dekadensi akan toleransi ini merupakan suatu hal yang tidak asing di daun telinga orang Indonesia, sebelumnya gerakan kemerdekaan Aceh dan gerakan kemerdekaan Papua menuduh pemerintah pusat telah melakukan penindasan serta neo-kolonialisme. Kasus di Poso pada tahun 2000, konflik antara komunitas Muslim-Kristen, konflik etnis antara suku Dayak dan pendudukMelayu dengan komunitas imigran Madura di Kalimantan; konflik – konflik tersebut menandakan bahwa terlepas dari ke-Bhineka Tunggal Ika-an kita, masyarakat Indonesia masihlah rentan terhadap perpecahan.

Regresi dari toleransi ini dapat dilihat dari kondisi sistem peradilan, politik dan institusi sosial di Indonesia. Ketiga aspek tersebut merupakan tiga hal dari banyak faktor yang merupakan sumber permasalahan. Dalam sistem peradilan, beberapa pendapat mengatakan bahwa hukum penistaan agama di Indonesia serta sistem yudisial telah dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Jika melihat persoalan Ahok sebagai suatu ilustrasi mengenai keadaan yustisi Indonesia, pasal penistaan agama merupakan sumber dari ketidakadilan sebabdigunakan sebagai alat politik. Melihat lebih jauh terhadap pernyataan ini, perlu dicatat bahwa pasal 156a KUHP, sebagai sumber utama hukum penistaan agama di Indonesia dimasukan ke dalam KUHP dan diancam dengan ancaman pidana untuk mengkriminalisasi kebencian terhadap agama dan umat beragama serta untuk menjamin persatuan di antara agama – agama yang berbeda. Pasal ini memiliki tujuan untuk melindungi integritas Indonesia dan bukan sebagai senjata untuk memecah belah, yang mana hal ini seperti tidak tercapai dengan penggunaan pasal yang lebih banyak digunakan sebagai alat politik dan bukan untuk keadilan.

Situasi politik dan institusi sosial di Indonesia merupakan faktor yang menentukan dalam pertumbuhan kelompok Islam radikal yang mengklaim dirinya sebagai “institusi Islam paling murni”. Sebuah asumsi pun beredar di masyarakat bahwa politisi Indonesia menyediakan fasilitas bagi kelompok Islam radikal untuk berkembang. Apakah opini ini merupakan suatu kebenaran? Faktanya adalah agama memegang peranan yang kuat dalam politik indonesiasebagai alat yang berharga untuk menyerap dukungan massa serta suara. Media sosial pun turut mengambil andil dalam kampanye organisasi radikal, yang mana media sosial merupakan media yang tepat untuk memuntahkan kebencian antara komunitas yang satu dengan yang lainya. Prevalensi ucapan, serta bagaimana mudahnya informasi menyebar telah membuat masyarakat Indonesia terbiasa dengan kampanye model ini.

Kesatuan dan persatuan di Indonesia, selama ini selalu dijunjung tinggi, tetapi nampaknya hampir tidak mungkin bagi sebuah Negara yang terdiri dari ribuan etnis, kepercayaan serta bahasa yang berbeda serta tersebar di lebih dari tujuh belas ribu pulau untuk dapat sepenuhnya menghilangkan permusuhan antara masyarakat. Maka, mari hadapi! Konflik merupakan sesuatu yang tak terelakan, sejak konsepsi awal, Indonesia selalu digerogoti dengan penyakit yang menyerang integritas Indonesia, namun sampai hari ini, Indonesia masih berdiri sebagai negara kesatuan, sebagai NKRI, yang memang apabila dilihat masih jauh dari sempurna karena permasalahan hukum dan politiknya.

Tetapi masalah tersebut bukanlah suatu hal yang tidak dapat diatasi, pemerintah dan rakyat harus dapat menjawab pertanyaan sulit, yaitu: Haruskah pasal penistaan agama di hapus? Atau ini merupakan suatu hal yang harus dipertahankan tetapi diterapkan secara berbeda untuk memenuhi tujuannya? Haruskah agama tetap berada dalam lanskap politik Indonesia? Bagaimana sekat – sekat pemisah antara etnis dan agama di Indonesia dapat dihapuskan? Bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi keragaman daripada sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas? Menjawab pertanyaan tersebut sangatlah penting, tidak hanya  untuk reputasi Indonesia yang terkenal akan toleransi dan keragaman, tetapi sebagai jawaban yang dibutuhkan bagi Indonesia agar dapat menjadi Negara kesatuan yang harmonis, yang tetap setia kepada Bhineka Tunggal Ika-nya.


0 Responses