Penistaan & Negara Berketuhanan

By Dioputra Ilham | 22 Jun 2017
Issue of the Month | 0 Responses | 943 Views

Oleh: Irawati Puteri/ Editor: Rizkina Aliya

Permasalahan penistaan agama dewasa ini menjadi buah bibir berbagai lapisan publik Indonesia. Diskursus mengenai penistaan agama pun kian menggelitik logika hukum untuk mengkritisi secara filosofis perihal pengaturannya di Indonesia sebagai negara hukum dengan Pancasila sebagai philosophische grondslag. Secara khusus, irisan langsung yang dapat diamati antara permasalahan penodaan agama adalah dengan sila pertama dari kelima falsafah dasar Indonesia.

Penempatan sila “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai sila pertama dalam kehidupan bernegara tentu menghadirkan konsekuensi logis bagi Indonesia. Di dalam bukunya yang berjudul Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, Prof. Soediman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa pada sila tersebut terdapat salah satu pokok pikiran yang sangat fundamental bagi pola kehidupan negara Indonesia, yakni menginsyafi bahwa negara Indonesia adalah negara berketuhanan. Konstruksi fundamental inilah yang harus terejawantahkan sedemikian rupa ke dalam setiap sendi-sendi perjalanan bangsa, termaktub pada konstitusi dan terwujud hingga ke anak negeri. Ia hendaknya menjadi suatu konsep yang sentral-substansial di dalam kehidupan bangsa.

Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution melalui Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menafsirkan bahwa Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat.

Dari kedua hal yang dipaparkan di atas, tentunya secara umum dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan dan bukanlah negara agama. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya adalah, sejauh mana relevansi pengaturan mengenai penistaan agama dengan Indonesia sebagai negara berketuhanan?

Sudah tentu bahwa kata homogen tidak dapat dilekatkan kepada masyarakat Indonesia. Sebagai suatu negara berketuhanan, Indonesia tidak dapat mengesampingkan sifat masyarakatnya yang plural. Sehingga, hukum nasional apa pun yang dihasilkan harus dibuat guna menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara atas dasar “persatuan Indonesia” melalui pembangunan toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban.

Salah satu tanggung jawab esensiil bagi Indonesia sebagai negara dalam hal ini adalah untuk menjamin pemenuhan hak agar tiap-tiap warga negaranya dapat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai bentuk mutual legal assistance dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia warga negara oleh negara yakni to respect, to fullfill, dan to protect. Oleh karena itu masih diberlakukannya pasal larangan penistaan agama dalam dua dasar hukum, yakni, pertama, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan kedua, Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejatinya dapat dijustifikasi. Yakni untuk mencegah adanya konflik antara sesama umat beragama yang beragam di Indonesia dalam hal menista dan/atau menodai agama lainnya dan suatu pengejawantahan lain dari upaya negara Indonesia untuk melindungi warga negaranya.

Meskipun sudah jelas validasi filosofis dari pasal penistaan agama di Indonesia, namun pengaturan penistaan agama tidak dapat diekslusikan dari sila-sila lain. Kesesuaian pengaturan penodaan agama tersebut dengan sila-sila sejatinya harus menegaskan bahwa tidak hanya integritas atau “persatuan Indonesia” yang harus dipertahankan namun juga “kemanusiaan yang adil dan beradab” dari cara persatuan tersebut dipertahankan. Pasal penistaan agama dapat saja ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan bagi mereka yang tidak mencitakan ketentraman dalam keberagaman kehidupan berketuhanan. Masyarakat dan aparat penegak hukum harus dapat mengembalikan rasionalitas serta menghormati proses peradilan sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum penistaan agama sebagai negara berketuhanan yang bangga.

 Irawati Puteri saat ini adalah mahasiswi tahun ketiga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Direktur Eksekutif Indonesian Law Debating Society. Seorang debater, penulis, dan peneliti hukum yang ulung, subjek berbagai karya tulisnya mencakup persoalan kekerasan seksual, perlindungan hak-hak nelayan tradisional, dan permasalahan-permasalahan lain dalam bidang hukum Indonesia. Selain produktif dalam bidang akademis, ia juga telah menerbitkan buku pertamanya berjudul Senja, Asa, dan Kata (2016) dan novel terbarunya, Paper Wheels (2017).

---

Daftar Pustaka

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Kartohadiprodjo, Soediman. Beberapa Pikiran Sekitar Pantjasila. Bandung: Alumni, 1970.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita,1976.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 19/PUU-VI/2008

Pasal Penistaan Agama, Masih Perlukah?” http://nasional.kompas.com/read/2017/05/14/13140091/pasal.penistaan.agama.masih.perlukah.

diakses 3 Mei 2017


0 Responses