Penistaan?!

By Dioputra Ilham | 12 Jun 2017
Issue of the Month | 0 Responses | 681 Views

Dewasa ini, nampaknya isu penistaan agama telah menjadi buah bibir masyarakat. Di Indonesia, munculnya berbagai pro dan kontra terhadap hukum penistaan agama merupakan akibat dari maraknya pembahasan topik tersebut. Pihak yang kontra terhadap hukum penistaan agama berpendapat bahwa hukum ini dapat membatasi kebebasan berpikir, berekspresi dan berpendapat yang merupakan hal yang sangat integral dalam peradaban modern saat ini. Namun di sisi lain, pihak yang pro terhadap hukum penistaan agama mengatakan bahwa kesucian agama harus tetap dilindungi sebab penghinaan terhadap agama adalah, “suatu penodaan terhadap hal-hal sakral yang merupakan nilai-nilai mendasar dari suatu masyarakat  (Coleman dan White, Negosiasikan Sacred in Multicultural Societies). "

Pembahasan mengenai penistaan tidak lebih dari konsep kesucian. Konsep kesakralan tampaknya mempunyai peran yang lebih besar dalam ruang lingkup masyarakat daripada dalam ruang lingkup pribadi. Oleh karena itu, hukum yang mengatur tentang penistaan tidak hanya berfungsi untuk menenangkan para pembela agama namun juga untuk memperkuat norma komunal. Jika perbuatan penistaan justru ditoleransi, dampaknya tidak hanya terhadap surga atau neraka nanti di kehidupan selanjutnya, namun juga dapat merusak ketertiban umum dan stabilitas sosial. Tanpa adanya ketegasan hukum untuk para penista, pribadi-pribadi yang merasa bahwa pengkhianatan terhadap Tuhan dan agama telah dilakukan dapat saja menyalurkan kemurkaan pribadinya melalui suatu tindakan penghakiman tersendiri.

Bahkan, di Athena kuno, yang dikenal dengan kebebasan berekspresi dan inovasi intelektualnya, mengolok-olok para dewa atau menghina ritual umat beragama dianggap sebuah pengkhianatan besar. Prinsip ini dipertahankan sampai hari ini karena adanya pengertian bahwa kehadiran Tuhan secara transendental di bumi mengambil wujud pemuka-pemuka agama, ritual, dan tempat-tempat ibadah suci yang membentuk batas antara apa yang profan dan kudus. Pelanggaran terhadap pembatas tersebut mengundang kemarahan dan kekerasan dari masyarakat yang merasa telah terzalimi. Hal ini terlebih lagi apabila kehidupan beragama dan berpolitik bertalian erat; dengan demikian, perdamaian sosial di sebuah negara menjadi terikat dengan bagaimana warganya mencari surga.

Tabloid Indonesia, Monitor edisi 15 Oktober 1990 mengulas lima puluh individu yang paling dikagumi oleh pembacanya berdasarkan angket kartu pos. Nabi Muhammad menempati posisi kesebelas dalam daftar tersebut, tertinggal jauh dari banyak tokoh Indonesia yang terkenal sekaligus pemimpin redaksi Monitor, Arswendo Atmowiloto. Penghinaan ini dianggap serius—Nabi Muhammad SAW adalah tokoh suci yang besar bagi kepercayaan Islam, dimana pengaruhnya dianggap sulit tergantikan. Daftar tersebut telah membuat masyarakat Muslim di Indonesia menjadi gempar, dan tidak sulit dibayangkan jika tidak ada ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap Arswendo Atmowiloto, tidak ada vonis penjara atas dasar penistaan, kemungkinan munculnya retribusi berbahaya dari masyarakat.  

Dapat dikatakan bahwa kesalahan-kesalahan seperti perbuatan Arswendo Atmowiloto sekarang dapat ditemui setiap hari melalui layar laptop dan telepon kita. Cukup mudah bagi seseorang untuk mengetik beberapa kata penghinaan atau memunculkan video dengan konten yang bertemakan penghinaan. Contohnya seperti mengutip pernyataan seorang imam mengenai poligami yang videonya kemudian diunggah ke media sosial, seperti yang terjadi pada Ustadz Arifin Ilham. Kasus tersebut menunjukkan bahwa untuk “menistakan agama” dan menciptakan keresahan sosial, tidak perlu lagi menjadi individu yang memiliki daya tarik publik. Untuk menanggapi perkembangan baru tersebut, sudah sepantasnya apabila Indonesia membentuk pengaturan-pengaturan hukum yang bijaksana.

Di Indonesia, secara prinsipiil, keberadaan hukum anti-penistaan adalah ujian bagi standar yang dianut masyarakat Indonesia atas penegakan hukum terhadap penodaan agama sebagai sarana untuk menjaga kesatuan, kedamaian, dan moralitasnya. Seberapa jauhkah pemerintah harus berperan perihal kesucian agama demi menjaga harmoni bangsa? Pertanyaan tersebut dijawab oleh tersusunnya Keputusan Presiden RI tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penghujatan Agama (Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 / PNPS / 1965) yang bertujuan untuk mencegah keyakinan yang tampaknya menyimpang, atau menodai agama-agama terorganisir lain yang ada di Indonesia. Penistaan, penodaan, penyimpangan agama yang dianggap membahayakan kesatuan Indonesia contohnya adalah krisis Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI / TII) pada tahun yang sama dengan dikeluarkannya penetapan presiden tersebut. Keputusan tersebut menggambarkan keengganan negara Indonesia untuk membahayakan integritas dan ketertiban sosial Indonesia muda yang pada saat itu dinilai masih sangat rentan.

Secara ideal, undang-undang anti-penistaan Indonesia dibangun untuk melindungi rasa saling menghormati dan menghargai berbagai perbedaan dalam masyarakat heterogen yang penting bagi bhinneka tunggal ika. Sayangnya, pengaturan tersebut sering disalahgunakan untuk keuntungan politik dan hampir secara eksklusif menguntungkan agama mayoritas. Dari berbagai kasus penistaan agama yang telah dilaporkan dan diputus, suatu kelemahan dalam pengaturan tersebut adalah ketiadaan perlindungan terhadap golongan agama minoritas, khususnya saat pasal penistaan agama tersebut disalahgunakan. Perlunya pengaturan terhadap tindakan penistaan saat ini sulit dipungkiri, namun negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya tidak hanya dengan pengamanan-pengamanan bagi kelompok minoritas agama, namun juga kearifan para aparat penegak hukum dalam menyikapi penistaan agama. 

 


0 Responses